KUTIP.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mematangkan pembentukan Jakarta Film Commission sebagai langkah memperkuat ekosistem perfilman nasional. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi film sekaligus destinasi kreatif bertaraf internasional.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan pemerintah daerah akan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan bagi para pelaku industri film setelah Jakarta Film Commission resmi terbentuk.
“Jika Jakarta Film Commission telah terbentuk, kami akan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan bagi sineas nasional,” ujar Rano Karno, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurutnya, dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah produksi film Indonesia sekaligus memperkuat daya saing industri kreatif nasional di tingkat global.
Rano juga mengapresiasi perkembangan industri perfilman Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil menarik jutaan penonton serta menembus pasar internasional. Salah satu contohnya adalah film Ghost in the Cell yang mencatat lebih dari 3,2 juta penonton selama masa penayangan dan telah dipasarkan ke berbagai negara.
“Pencapaian internasional tersebut menunjukkan film Indonesia semakin mendapat perhatian dan kepercayaan pasar global saat ini,” katanya.
Jakarta Disiapkan Menjadi Kota Sinema Indonesia
Rano menilai pertumbuhan industri film Indonesia menjadi fenomena positif di tengah sejumlah negara yang justru mengalami penurunan jumlah penonton bioskop. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar bagi Jakarta untuk menarik investasi dan aktivitas industri perfilman internasional.
Menurutnya, peningkatan jumlah penonton film nasional menjadi indikator penting bagi keberlanjutan industri kreatif. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Jakarta dinilai layak berkembang sebagai pusat kegiatan perfilman dan ekonomi kreatif nasional.
Dalam momentum Bulan Bung Karno, Rano juga menegaskan bahwa seni dan budaya memiliki peran penting dalam pembangunan karakter bangsa. Ia menilai film bukan sekadar sarana hiburan, tetapi juga medium yang mampu merefleksikan kehidupan sosial masyarakat.
“Presiden pertama RI menempatkan seni dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan regulasi pendukung sekaligus menyelesaikan proses pembentukan kelembagaan Jakarta Film Commission.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga merancang berbagai skema insentif untuk mendukung pelaku industri perfilman nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu produser meningkatkan kapasitas produksi sekaligus kualitas karya yang dihasilkan.
“Setelah seluruh regulasi dan kelembagaan selesai, insentif akan diterapkan untuk mendukung pertumbuhan industri film,” kata Lusiana.
