BULUKUMBA, KUTIP.co — Himpunan Mahasiswa Islam melakukan aksi unjuk rasa menuntut kasus dugaan pemotongan insentif non kapitasi dan Mark Up anggaran di Puskesmas Ujung Loe, Senin 19 Desember 2022.
Mereka yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bulukumba, dengan membakar ban bekas sambil bergantian berorasi.
Aksi unjuk rasa berlangsung di dua titik yakni depan Kantor Bupati Bulukumba dan Gedung DPRD Bulukumba, mereka menuntut agar kasus dugaan pemotongan Insentif Non Kapitasi dan Mark up anggaran agar segera dituntaskan.
Mahasiswa juga mendesak agar pihak yang mengintimidasi pegawai agar ditindak.
“Kami meminta kepada Pemerintah Bulukumba untuk mengevaluasi kinerja Kapus UPT Puskesmas Ujung Loe soal adanya dugaan pemotongan insentif kapitasi dan non kapitasi serta hak yang tidak dibayarkan kepada pegawai Puskesmas Ujung Loe selama 4 bulan bahkan ada sampai 6 bulan,” Tegas Asdar dalam orasinya.
Lebih lanjut, meminta DPRD untuk memanggil inspektorat soal dugaan Mark up anggaran pada RAB material PKM Ujung Loe.
Sebelumnya diberitakan media ini, dugaan pemotongan insentif non kapitasi yang
diduga terjadi di Puskesmas Ujung Loe, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba, di mana pengelolaan anggaran JKN Non Kapitasi dianggap tidak transparan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, tenaga kesehatan di Puskesmas Ujung Loe menerima insentif klaim JKN non-kapitasi tanpa menandatangani daftar penerimaan.
“Jadi itu uang sudah dalam bentuk amplop diterima, jadi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan karena sudah diwakili oleh koordinator bidang masing-masing. Jadi kami tidak tau berapa jumlah yang diterima setiap bulannya, serta potongannya karena tidak pernah melihat daftar penerimaan,” Ungkap salah satu NaKes PKM Ujung Loe yang meminta agar identitasnya tidak disebutkan,(23/11/2022).
Selain itu insentif tersebut juga dipotong 30 sampai 40 persen, di mana dalam aturan pemotongan biaya administrasi tidak boleh lebih dari 15 persen.
Sementara Kepala Puskesmas Ujung Loe, Jinda, yang dikonfirmasi, membantah jika pengelolaan keuangan di Puskesmasnya tidak transparan.
Menurut Jinda, insentif non-kapitasi disalurkan melalui rekening nakes sehingga tidak ada pemotongan.
“Dari rekening daerah langsung ke rekening bendahara terus disalurkan ke rekening masing-masing penerima,” kata Jinda (21/11/2022).
Meski demikian, Jinda mengakui bahwa daftar penerimaan ditandatangani oleh koordinator atau kepala di bidang masing-masing.
“Kalau disalurkan menggunakan amplop itu tidak benar karena langsung ke rekening masing-masing,” Tambahnya.
Selain itu, adanya dugaan kejanggalan penggunaan anggaran tersebut diketahui, pasca terbitnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengerjaan tiang lampu yang ditempel di gedung lantai dua Puskesmas sebanyak dua set, kemudian dengan kegiatan bobol dinding yang ada di ruang pelayanan, kemudian renovasi loket atau pendaftaran.
Dengan pengerjaan seperti tersebut yang harusnya tidak menggunakan anggaran banyak, namun pada kenyataannya sesuai di LPJ ternyata anggaran yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas sangat berbanding terbalik dengan hasil pekerjaan.
Sesuai data yang dihimpun KUTIP.co dari berbagai sumber, jika kegiatan pengerjaan tiang lampu sebanyak dua set ini, pihak Puskesmas harus mengeluarkan uang lebih dari Rp. 7.762.000, sementara untuk pembobolan dinding sendiri, pihak Puskesmas juga mengeluarkan uang tunai lebih dari Rp. 3.850.000, kemudian renovasi loket atau ruang pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000. (Mad)