News  

Bupati Bulukumba Ikuti Rakor Pemulihan Ekonomi Bersama Mendagri 

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri dan Bupati Bulukumba. (Humas Pemkab)

MAKASSAR, KUTIP.co Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

 

 

Salah satu agenda Kunker Mendagri adalah rapat koordinasi mengenai Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi Sulsel kepada Gubernur Sulsel, Forkopimda Sulsel, para Bupati/Walikota se Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar Jum’at 27 Januari 2023.

 

 

Dalam pengarahannya, Tito Karnavian mengaku, bahwa komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2023 tergolong kuat.

 

 

Adapun komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2023 tergolong kuat, dengan PAD 57,25 persen dan pendapatan transfer 42,65 persen.

 

 

“Sulsel ini (komposisi pendapatan APBD Provinsi Sulsel TA 2023) pendapatan transfer 42,65 persen dan PAD 57,25 persen. Saya melihat dari segi pendapatan, Sulsel agak kuat,” ungkapnya.

 

 

Tito Karnavian pun mengakui, bahwa ekonomi Sulsel memperlihatkan pertumbuhan yang baik. Serta inflasi yang terkendali.

Baca Juga:   Menteri Sandiaga Uno Apresiasi Festival Pinisi di Bulukumba

 

 

“Inflasi untuk Sulsel sementara ini cukup terkendali, pertumbuhan ekonominya juga bagus. Karena penyumbang pangan dan swastanya juga hidup,” ungkapnya.

 

 

Ia pun mendorong Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk terus mencari peluang agar PAD dapat meningkat. Serta mengoptimalisasi belanja daerah.

 

 

“APBD untuk mempercepat pembangunan, mempercepat recovery. (Kita harap) itu tepat sasaran dan bisa dimaksimalkan di sampai akhir tahun,” pungkasnya.

 

 

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Muhammad Tito Karnavian memberikan arahan terkait penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi.

 

 

“Kita harap dengan arahan bapak Mendagri kepada kami selaku Pemprov, Forkopimda, dan Bupati/Walikota dapat memaksimalkan upaya penanganan pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi,” imbuhnya.

 

 

Sementara itu, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf merespon arahan Mendagri terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Baca Juga:   39 Personel Polres Bulukumba Naik Pangkat, Satu Menerima Kenaikan Penghargaan dari Bintara ke Perwira

 

 

Menurutnya, ketahanan pangan memiliki korelasi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Apalagi Kabupaten Bulukumba memiliki sumber daya alam yang bagus untuk sektor pertanian dan perikanan.

 

 

Saat krisis pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bulukumba masih pada angka positif 0,43 persen karena ditopang oleh sektor pertanian. Sehingga dikatakan, pihaknya akan terus menggenjot sektor ini, salah satunya dengan menghadirkan varietas bibit unggul untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian perkebunan.

 

 

“Di setiap kesempatan saya selalu sampaikan untuk memaksimalkan lahan yang ada. Jangan biarkan lahan kita kosong, harus ditanam dengan tanaman produktif, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” ungkapnya.

 

 

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dirilis oleh Kemendagri, Bulukumba menjadi kabupaten kedua yang inflasinya terendah di Indonesia yakni 4,12 berada di bawah Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,53 untuk bulan Desember 2022.

Baca Juga:   Warga Antusias Buru Babi di Tamatto, Hingga Siang 30 Ekor Dimusnahkan

 

 

Capaian Bulukumba ini, berada di bawah angka Inflasi Provinsi sebesar 5,77 dan inflasi nasional sebesar 5,51.

 

 

Dalam pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pemberian bantuan dan insentif bagi pelaku usaha baik sektor pertanian, perdagangan dan perikanan serta di bidang sektor jasa

 

 

Selain itu, Pemkab juga melakukan kegiatan pasar murah di kecamatan dengan melibatkan stakeholder terkait serta pendistribusian cadangan beras pangan oleh Bulog dan Dinas

Pertanian Ketahanan Pangan Bulukumba, sebagai upaya untuk mengoptimalkan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

 

 

Begitu pula Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) aktif melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar, terutama jelang Hari Natal dan Tahun Baru 2023.

(Mad/Rls)