News  

Ada Dugaan Pemotongan Insentif Non Kapitasi di PKM Ujung Loe, ini Kata Kapus

Ilustrasi. (Dok. Mata Kalteng)

BULUKUMBA, KUTIP.co — Pengelolaan anggaran kesehatan di salah satu Puskesmas di Kabupaten Bulukumba, lagi-lagi dikeluhkan dan dianggap tidak transparan.

 

Pengelolaan anggaran khususnya di sektor kesehatan di Kabupaten Bulukumba selalu saja bermasalah, setelah sebelumnya anggaran BOK dan Jampersal pada 2019 dikorupsi, kini kembali muncul persoalan lainnya.

 

Kasus BOK dan Jampersal yang merugikan negara hingga belasan miliar nampaknya tidak menjadi pembelajaran dalam pengelolaan anggaran kesehatan di Kabupaten Bulukumba.

 

Seperti yang diduga terjadi di Puskesmas Ujung Loe, Kecamatan Ujung Loe, Bulukumba, di mana pengelolaan anggaran JKN Non Kapitasi dianggap tidak transparan.

Baca Juga:   Jabat Kapolres Bulukumba, AKBP Supriyanto Sowang ke Ketua MUI dan Ketua Pengadilan

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, tenaga kesehatan di Puskesmas Ujung Loe menerima insentif klaim JKN non-kapitasi tanpa menandatangani daftar penerimaan.

 

“Jadi itu uang sudah dalam bentuk amplop diterima, jadi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan karena sudah diwakili oleh koordinator bidang masing-masing. Jadi kami tidak tau berapa jumlah yang diterima setiap bulannya, serta potongannya karena tidak pernah melihat daftar penerimaan,” ungkap salah satu NaKes PKM Ujung Loe yang meminta agar identitasnya tidak disebutkan, Rabu (23/11/2022).

 

Selain itu, insentif tersebut juga diduga dipotong 30 sampai 40 persen, di mana dalam aturan pemotongan biaya administrasi tidak boleh lebih dari 15 persen.

Baca Juga:   Selamat Dari Kebakaran, ini Cerita Karyawan Mall Wisata UIT Bulukumba

 

Sementara, Kepala Puskesmas (Kapus) Ujung Loe, Jinda, yang dikonfirmasi, membantah jika pengelolaan keuangan di Puskesmasnya tidak transparan.

 

Menurut Jinda, insentif non-kapitasi disalurkan melalui rekening nakes sehingga tidak ada pemotongan.

 

“Dari rekening daerah langsung ke rekening bendahara terus disalurkan ke rekening masing-masing penerima,” kata Jinda.

 

Meski demikian, Jinda mengakui bahwa daftar penerimaan ditandatangani oleh koordinator atau kepala di bidang masing-masing.

 

“Kalau disalurkan menggunakan amplop itu tidak benar karena langsung ke rekening masing-masing,” tambahnya.

 

Selain persoalan pengelolaan anggaran, di sisi lain pelayanan kesehatan kerap menjadi sorotan di tengah tengah masyarakat menjadi sorotan. Belum lagi status nakes non ASN masih banyak yang terbengkalai. (Mad)

Baca Juga:   PBB Kutuk Pengepungan Total Kota Gaza