BULUKUMBA, KUTIP.co – Empat orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba mengunjungi Jembatan Bialo yang selama ini Pembangunannya dianggap mangkrak. Senin, 29 Agustus 2022.
Ke Empat Anggota DPRD Bulukumba tersebut, diantaranya adalah Andi Pangerang (PPP), Zulkifli Saiyye (PDIP), H. Abu Thalib (Golkar) dan Muh. Bakti (Gerindra).
Kunjungan Empat orang anggota DPRD Bulukumba ini, guna untuk melihat kembali kondisi jembatan yang dibangun di era pemerintahan Sukri-Tomy.
Muh. Bakti yang ditemui mengaku, berharap nasib jembatan Bialo itu sama nasibnya dengan Masjid Islamic Centre Dato Tiro (ICDT) Bulukumba.
Dimana kata dia, dulunya Masjid ICDT Itu juga sempat mangkrak, namun dimasa pemerintahan Zainuddin Hasan. ICDT dapat dilanjutkan pembangunannya.
“Saya berharap ini Jembatan Bialo nasibnya sama dengan masjid ICDT,” kata Bakti sambil berjalan mengelilingi lokasi pembangunan jembatan Bialo.
Bahkan dia menyinggung, bahwa DPRD dan Pemkab Bulukumba telah membangun monumen Jembatan yang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait kelanjutan pembangunannnya.
“Hasil pajak ini, makanya saya mendorong pemerintah Daerah untuk menganggarkan kembali pembangunan jembatan Bialo ini pada tahun anggaran 2023,” ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Zulkifli Saiyye yang turut angkat bicara, mengaku bahwa pihaknya di Komisi C telah mewacanakan terkait kebijakan anggaran ini. Bahwa semua kegiatan atau proyek-proyek yang tidak terselesaikan, agar segera diselesaikan.
“Semua kegiatan yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, agar dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya. Karena kita berpatok pada asas manfaat anggaran,” kata Zul membeberkan.
Jadi kata dia, jika sudah direncanakan, maka itu berarti sudah difikirkan secara matang terkait manfaatnya. Maka dari itu, pemerintah daerah yang sekarang ini, harus jeli melihat sistem penganggaran yang bersifat asas manfaat untuk kepentingan masyarakat.
“Ini kan kepentingan masyarakat, juga untuk mengantisipasi kemacetan dan hal-hal yang tidak terduga lainnya, seperti misalkan jika jembatan teko terputus. Maka ada akses lain yang bisa dilalui,” tambahnya.
Bahkan kata dia menegaskan, bahwa pihaknya di Komisi C sudah mendorong semua kegiatan yang sifatnya belum terselesaikan tetapi punya asas manfaat kepada masyarakat, agar lebih difokuskan untuk didorong kembali penganggarannya.
Berbeda dengan Andi Pangerang, dia membeberkan soal regulai, bahkan kata dia. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri no 77 terkait teknis pengelolaan keuangan daerah.
Sebenarnya kata Andi Pangerang, anggaran itu harus maju, artinya, tidak boleh ada kegiatan yang sudah dilaksanakan menurut PP dan Permendagri yang tidak dilanjutkan.
Karena ini kata Andi Pangerang, perkiraan maju namanya menurut PP dan Permendagri.
“Olehnya itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020-2021 hingga tahun 2022 harus dilaksanakan kembali, karena kasihan ini dana APBD ketika kegiatan ini mangkrak, contohnya sungai Bialo,” cetusnya.
Yang lainnya kata Andi Pangerang menambahkan, yaitu mall pelayanan publik dan beberapa jembatan yang juga perlu dilakukan pembenahan.
Dijelaskannya juga, bahwa kenapa baru sekarang ini pihaknya baru turun melihat langsung Jembatan Bialo ini, karena menurut dia. Saat ini sedang memasuki pembahasan penyusunan KUA APBD perubahan.
“Dalam kebijakan KUA perubahan ini, juga akan dimasukkan perencanaan APBD Pokok nanti, sehingga perencanaan nantinya yang akan dilaksanakan pada kegiatan tahun anggaran 2023, harus memang direncanakan pada perubahan ini,” urainya.
“Sehingga nanti tidak lagi seperti tahun 2022 ini, bahwa nanti pada bulan Agustus dan September baru ada kegiatan yang berjalan”. Tutupnya.
Sementara itu, Nurdin salah satu warga setempat yang ditemui, dia berharap agar Jembatan Bialo ini dapat terselesaikan.
“Iye bagus kalau Jembatan Bialo sudah selesai, ada jalanan lain kalau terjadi kemacetan di jembatan teko.” Kata Nurdin. (Mad)