BULUKUMBA, KUTIP.co – Menindak lanjuti penerima aspirasi DPRD pada tanggal 8 Maret 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bulukumba, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi, Senin 14 Maret 2022.
RDP ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna lama, dihadiri oleh seluruh perwakilan dari Komisi, juga turut hadir Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kadis Perikanan, Kadis PUTR, Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Camat Ujung Bulu dan seluruh Lurah Se-Kecamatan Ujung Bulu serta Warga yang terdampak penggusuran.
RDP ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kab. Bulukumba, H. Rijal, dalam RDP Lintas komisi, dimana ia memberi kesempatan kepada Koordinator Aliansi Peduli Penggusuran Pantai Merpati, yang mewakili suara warga yang terdampak penggusuran dan juga pendapat dari beberapa perwakilan dari Komisi.
Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal mengatakan, bahwa dalam mengeluarkan rekomendasi harus disertai dengan data yang akurat agar dapat disikapi bersama supaya permasalahan yang terjadi dipantai merpati ini dapat terselesaikan dengan baik.
“Kami akan mengeluarkan rekomendasi, namun harus disertai dengan data yang akurat,” ujar Ketua DPRD dalam memimpin sidang.
Sementara itu, ketua Aliansi Peduli Korban Penggusuran pantai merpati, Rudi Tahas, menyebut ada 22 kepala KK saat ini yang tidak punya rumah.
Dari 22 warga korban penggusuran yang tidak punya rumah ini, dia berharap agar disiapkan rumah hunian sementara dari Pemda.
“Jadi ada 22 Kartu Keluarga yang terdampak penggusuran, sampai saat ini mereka masih mengharapkan rumah hunian dari Pemda,” kata Rudi dalam RDP.
Juga di tempat yang sama, camat Ujung Bulu mengatakan, bahwa data yang diterimanya, ada 3 KK yang real tidak memiliki rumah.
“Menurut versi kami, kegiatan di pantai merpati itu bukan penggusuran, namun penertiban, juga data yang kami miliki hanya 3 KK yang tidak memiliki rumah, selebihnya itu punya rumah walaupun di rumah kerabatnya” kata camat Ujung Bulu dengan nama sapaan Andi Gatot.
Sementara itu, Bakti yang merupakan ketua komisi D DPRD Bulukumba dalam kesempatan melayangkan pertanyaan, bahwa harus memastikan terlebih dahulu apakah rumah yang ditempati itu rumah permanen atau gubuk peristirahatan, karena kalau wilayah pantai itu sudah pasti milik Pemerintah.
“Pertanyaan saya apakah rumah yang di tertibkan adalah rumah permanen atau gubuk peristirahatan, kita harus pastikan karena pemerintah mengambil kebijakan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi sepengetahuan kami tanah itu milik pemerintah, namun disini kita melakukan RDP kita memberikan solusi,” kata Bakti.
Terpisah dengan Andi Soraya Widiyasari yang merupakan wakil ketua Komisi D, dalam kesempatannya itu, dia mengatakan bahwa dari F.PKB berdiri bersama masyarakat, serta turun langsung kelapangan melakukan survei, menemukan warga yang terdapat 22 KK yang tidak memiliki hunian.
“Dari hasil survei yang kami lakukan dan juga di dampingi oleh instansi terkait, dan teman-teman relawan, ada 22 KK yang terdampak penggusuran, jadi kita disini tidak berbicara lagi warga disana di tertibkan atau di gusur, yang jelasnya kita harus bersama sama memberikan solusi agar warga memiliki hunian yang layak,” ungkap ASW sapaan akrabnya.
Dari pantauan wartawan media KUTIP.co di ruang paripurna dalam RDP, dari beberapa anggota DPRD yang di beri kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, mereka bersama-sama menginginkan agar hasil RDP tersebut menghasilkan solusi. (Achmad)