BULUKUMBA, KUTIP.co – DPRD Bulukumba menggelar rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 dan Penetapan Perubahan Propemperda tahun 2021 di ruang paripurna DPRD Bulukumba, Kamis (25/11/2021) malam.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Rijal, didampingi Wakil Ketua DPRD Aminah Syam dan Patudangi Azis. Rapat paripurna, juga dihadiri Wabup Andi Edy Manaf, 30 anggota DPRD dan sejumlah Pimpinan OPD.
Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf dalam sambutannya, mengajak DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bulukumba untuk bergerak bersama, bersinergi dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok.
“Mari kita berpikir untuk kepentingan yang lebih besar, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bulukumba. Mari bergerak bersama, bersinergi, mengesampingkan kepentingan pribadi untuk Bulukumba Maju. We Love Bulukumba,” ujarnya.
Bupati mengapresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD baik yang tergabung dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran maupun Komisi yang telah terlibat dalam rangkaian pembahasan hingga ditandatanganinya KUA-PPAS.
“Ke depan kita akan berupaya melaksanakan tahapan penganggaran secara tepat waktu sehingga pelaksanaan rapat-rapat berjalan dengan normal dan tidak lagi harus melakukan pembahasan secara marathon yang menguras energi pikiran dan fisik,” ungkapnya.
“Ini menjadi atensi jajaran Pemerintah Daerah agar dapat melakukan secara tepat waktu, baik dan matang khususnya kesiapan rancangan dokumen anggaran yang yang akan dibahas,” tambah Andi Utta sapaan akrab bupati Muchtar Ali Yusuf.
Dia menyampaikan bahwa anggaran dari program dan kegiatan dalam dokumen KUA-PPAS dapat benar-benar mencerminkan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi sehingga semaksimal mungkin bermanfaat bagi Kabupaten Bulukumba yang lebih maju dan sejahtera.
“Saya sudah minta kepada seluruh OPD agar menyusun program kegiatan secara matang bukan sekedar mengugurkan kewajiban, atau melaksanakan kegiatan setiap tahun namun tidak dirasakan dampak atau manfaatnya. Pekerjaan fisik harus sesuai RAB, bukan asal-asalan, tentu butuh kontrol dan pengawasan” ungkapnya.
Kepada wartawan, Ketua DPRD Bulukumba Rijal menerangkan bahwa pembahasan KUA PPAS Kab Bulukumba TA 2022 berlangsung alot dan dinamis. Tarik ulur pembahasan ini, terkait pendistribusian pagu anggaran ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ada beberapa kajian terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus ditingkatkan selama pembahasan kemarin, baik di tingkat Komisi maupun di tingkat Banggar dengan menganalisis dan melakukan kajian mendalam, sehingga APBD 2022 dapat dimaksimalkan,” kata Rijal.