Giliran PHRI Bulukumba Angkat Bicara Soal Penerapan M-Pos

M-Pos di salah satu RM di Bulukumba. (Ist).

BULUKUMBA, KUTIP.co – Usai sejumlah pengusaha ataupun Owner di sejumlah Rumah Makan, Cafe dan Warkop, giliran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bulukumba angkat bicara soal penerapan M-Pos.

Diketahui saat itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas KUA PPAS Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022.

Salah satu yang ditekankan Banggar DPRD dalam mengangkat target PAD tahun depan adalah pemasangan M-pos bagi hotel, rumah makan, cafe dan warkop.

Ketua PHRI Bulukumba, A Purnama Nur Indah menjelaskan pihaknya mendukung kalau ada upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD dari pajak hotel. Namun, pelaksanaan pemungutan pajak harus merata.

Baca Juga:   Seluruh Fraksi Sepakat Bahas Ranperda APBD Bulukumba 2022

“Dalam pelaksanaan pemungutan kalau bisa harus serentak, jangan hanya di dalam kawasan saja,” katanya kepada awak media, Sabtu (20/11/2021).

Menurut dia, ada beberapa penginapan yang berada di luar kawasan dan tidak dipungut retribusi masuk kawasan pada pengunjung, juga perlu untuk dibahas.

“Jangann sampai minat untuk masuk kawasa wisata pantai Bira menjadi lebih berkurang karena terlalu banyaknya pungutan pajak,” ungkap A Purnama.

Ia menyebut pos penjagaan dipungut Rp16 ribu per kepala+asuransi, parkir kendaraan Rp10 ribu untuk mobil mini, pajak makan dan pajak hotel, untuk objek yang sama.

Baca Juga:   Pemkab-DPRD Setuju APBD Bulukumba 2022: Masih Ada Penyesuaian

“Dan kalau bisa ada pengembalian ke pemungut pajak, apakah dalam bentuk pembangunan/perbaikan fasilitas umum atau penambahan wahana baru,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Banggar DPRD Zulkifli Saiye menyebut pentingnya menerapkan pajak berbasis elektronik atau dikenal dengan M-Pos. Di beberapa kabupaten juga katanya, telah menerapkan M-Pos di rumah makan hingga warkop.

“Kita keliling di beberapa kabupaten, seperti rumah makan coto di Bantaeng, sudah pakai M-Pos. Bahkan ada warkop di Jeneponto juga sudah pakai M-Pos,” kata Zulkifli ketika kepada wartawan, Jumat (19/11/2021) malam.

Zulkifili menerangkan, sebenarnya bukan dari pihak pengusaha rumah makan, restoran, cafe, ataupun warkop yang dikenakan pajak untuk dibayarkan ke pemerintah. Tetapi katanya, dibayar oleh konsumen.

Baca Juga:   Bawa Busur Ke Bira, Warga Makassar Diciduk Polisi Bulukumba

“Ada juga beberapa rumah makan, hotel dan penginapan, dapat pajak di atas target. Makanya kita minta Bapenda untuk menganalisis kembali. Untuk mengurangi kebocoran, sebaiknya kita pakai M-Pos,” tukasnya.