News  

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tinjau Lokasi Penyerobotan Tanah di Bira

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bulukumba saat melakukan diskusi bersama masyarakat Bira. Foto/Kutip

BULUKUMBA, KUTIP.co- Unsur Pimpinan DPRD Bulukumba H. Rijal, bersama H. Patudangi beserta Anggota DPRD Bulukumba H Andi Pangerang Hakim (PPP), H. Safiuddin, (PBB), Khaerul Ibrahim (PDIP), Supriadi, (PAN), Zulkifli Saiye, (PDIP), Ismail Yusuf (Berkarya), H. Supriadi H. Beddu (Hanura) melakukan peninjauan lokasi penyerobotan tanah di Dusun Tanetang Desa Bira Kec. Bonto Bahari. Selasa 9/11/2021

Peninjauan lokasi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Aliansi masyarakat bersatu desa bira yaitu pada rapat dengar pendapat lintas komisi di DPRD Bulukumba pada tanggal 18 Oktober 2021 lalu.

Baca Juga:   Syamsir Paro Sosper Pembangunan Kepemudaan di Ujungloe

Pejabat ATR/BPN Bulukumba, Kapolsek Bontobahari,Camat Bontobahari, dan unsur pemerintah setempat turut hadir dalam kegiatan peninjauan lokasi tersebut.

Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal, dalam penyampaiannya kepada masyarakat setempat. Dikatakannya, pihaknya dari DPRD Bulukumba dalam peninjauan lokasi tersebut. Dia libatkan semua dari BPN, Kapolsek, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Itu dilakukan olehnya, supaya data dan fakta dilapangan bisa singkron antara data yang ada di BPN dan data yang ada di masyarakat, karena proses terkait pengurusan tanah butuh waktu serta aturan dan regulasi yang ada.

Baca Juga:   Final APC Cup: Sukri Sappewali-Hamzah Pangki Kompak Jagokan Batuara

” Kita harapkan kepada masyarakat agar sabar terkait sengketa ini, DPRD Bulukumba butuh waktu untuk mencocokkan data yang ada di BPN Bulukumba dan yang ada di masyarakat”. Kata H. Rijal

Sementara itu, Wakil ketua DPRD H. Patudangi yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dia mengharapkan kepada masyakat agar segera membuktikan hak kepemilikan tanahnya.

” Kita harap masyarakat bisa buktikan hak kepemilikan tanahnya, harus ada sertifikat tanah dan pajak bumi bangunan agar tidak ada yang mengklaim terkait kepemilikan tanah tersebut “, ungkap H. Patudangi.

Baca Juga:   Komisi D DPRD Bulukumba Monev Dinas Pendidikan dan Disparpora untuk Triwulan ke Satu